Share a General Science : The Farm, Papers, Internet, Computer, Blogging.

Monday, October 12, 2015

Makalah Otonomi Daerah Lembaga Kemasyarakatan

Makalah Otonomi Daerah Lembaga Kemasyarakatan




BAB I
PENDAHULUAN

A.            Latar Belakang

           Otonomi daerah sebagai salah satu anak kandung reformasi telah memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa (nama lain) untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam banyak aspek, bagi masyarakat dan aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi masyarakat aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat masyarakat dan pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pusat. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan melalui mekanisme dan proses musrenbang belum berdaya dan harus terkapar ketika berhadapan dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan berbagai alasan klasik seperti : bukan prioritas, demi pemerataan dan keterbatasan anggaran.

                       Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa, semakin luasnya peran dan partisipasi masayarakat serta semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di berbagai tingkatan mengandung gagasannya untuk membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun sayangnya, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya tidak lebih sebagai “legitimasi procedural” dan klaim “partisipasi masyarakat” dalam proses perencanaan pembangunan untuk sekedar memenuhi ketetapan dalam undang-undang.

                        Bercermin pada kondisi di atas, maka nampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelembagaan partisipasi masyarakat desa tersebut melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu dan menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta memiliki hubungan yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan pemerintah desa. (Lihat : UU No. 32/2004)

                        Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui beberapa hal antara lain : peningkatan pelayanan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Namun sayangnya gagasan normatif yang diuraian dalam UU No. 32 tahun 2004 belum banyak membawa dampak dan perubahan pada pembentukan dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa. 
Minimal ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam rangka pembenahan kelembagaan kemasyarakatan desa antara lain :

1.      Re-konstruksi pemahaman mengenai lembaga kemasyarakatan desa, dengan lebih memberikan peluang dalam mengadopsi tatanan adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penggalian kearifan lokal untuk selanjutnya diadopsi kedalam struktur dan aturan main kelembagaan sangat penting Perlunya penerapan mekanisme “insentif dan dis-insentif” sebagai bentuk reward dan punishment dalam pengelolaan kelembagaan.

2.      Peningkatan kapasitas dan pendampingan secara kontinyu bagi pengurus.
Alokasi anggaran (APBD) bagi operasinalisasi dan pembenahan lembaga kemasyarakat desa

3.      Jaminan regulasi yang lebih nyata (Perda) mengenai posisi, tugas dan kewenangan lembaga kemasyarakatan.


B.            Perumusan Masalah

               Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka  penulis mengemukakan bebe-rapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah:
a.       Apakah lembaga kemasyarakatan?
b.      Apakah tujuan lembaga kemasyarakatan?
c.       Apakah Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan?
d.      Apa saja Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan?
e.       Bagaimana Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan?
f.        Apakah Social Control (Pengendalian Social) dari lembaga masyarakat?
g.       Bagaimana Cara-cara mempelajari Lembaga Kemasyarakatan?



BAB II
PEMBAHASAN
  
A.     Pengertian
            Lembaga kemasyarakatan berasal dari istilah asing “social-institution” atau pranata-sosial , yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivits-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam suatu masyarakat. 

Oleh karena itu, pengertian lembaga-kemasyarakatan;ebih menunjuk suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal norma dan aturan yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, universitas merupakan lembaga kemasyarakatan , sedangkan Universitas Indonesia, Universitas pajajaran, UGM, dll merupakan contoh “association

            Diantara para ahli/sarjana sosiologi, belum ada kata sepakat perihal istilah Indonesia yang tepat untuk sosial-institution. Beberapa istilah telah dikemukakan antara lain “ pranata Sosial” dan “ bangunan Sosial”. Dalam tulisan ini dipakai istilah “ Lembaga kemasyarakatan”, oleh karena istilah ini lebih menunjuk sesuatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian – pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-paraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. Wujud yang kongkrit lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (Asosiation).

            Menurut Robert Maclver dan Charles H.Page mengartikan Lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi ..

B.     Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan Lembaga Kemasyarakatan diantaranya adalah sebagai berikut :
a)      Menjaga Keutuhan masyarakat
b)      Pedoman dalam bertingkah laku dalam menghadapi masalah dalam masyarakat,terutama menyangkut kebutuhan pokok.
c)      Merupakan pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat

C.     Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan

Menurut Gillin dan Gillin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum,yaitu :
1.      Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola prilaku yang terwujud dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2.      Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan.
3.      Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4.      Lembaga kemasyarakatan mempuyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk memcapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
5.      Lembaga bisanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan.
6.      Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis.

D.    Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan

Tipe-tipe Lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1.      Sudut perkembangannya.
a)      Crescive Institutions.
b)      Enacted Institutions.

Grescive Institutions dan Enacted Institutions, disebut juga sebagai lembaga primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adapt istiadat masyarakat.

2.      Sudut sistem nilai-nilai.
a)      Basic Institutions yang diterima masyarakat.
b)      Subsidiary Institutions.
Basic Institutions dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.

3.      Sudut penerimaan masyarakat.
a)      Approved atau Social Sanctioned Institutions
b)      Unsanctioned Institutions
Approved atau Social Sanctioned Institutions merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekola, perusahaan dagang. Sebaliknya Unsanctioned Institutions yang ditolak masyarakat, walau kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Misalnya : Kelompok penjahat, pemeras,dan lain sebagainya.

4.      Sudut fungsinya.
a)      Operative Institutions.
b)      Restricted Institutions.
Operative Institutions berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola- pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, misalnya : lembaga industrialisasi. Restricted Institutions bertujuan untuk mengawasi adat istiadat yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contoh : Lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya.

E.     Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan
Norma –Norma masyarakat

Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya.
Ada empat pengertian norma yang memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat yaitu :
1.      Cara (usage) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan.
2.      Kebiasaan (folkways) adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
3.      Tata kelakuan (mores) merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur.
4.      Adat Istiadat (customs) adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan bila dilanggar.
Proses-proses yang terjadi dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan adalah :
a)      Proses pelembagaan (institutionalization), yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan.
b)      Norma-norma yang internalized artinya proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mendarah daging dalam jiwa anggota –anggota masyarakat.

F.      Social Control (Pengendalian Social)

Social Control adalah sistem atau proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, pngendalian social bisa bersifat
1.      Pengendalian Preventif.
Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi ”mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
2.      Pengendalian Represif.
Pengendalian represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebankan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku meyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.

G.    Cara-cara mempelajari Lembaga Kemasyarakatan

Tiga golongan pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam  :
1. Analisis Secara historis
Analisis ini bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu
    2. Analisis komparatif
Analisis ini bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan.
  
  3. Analisis fungsional
Lembaga–lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu.Pendekatan ini yang lebih menekankan hubungan fungsionalnya,sering kali mempergunakan analisis-analisis historis dan komparatif
             

BAB III
PUNUTUP


A.      Kesimpulan
            Lembaga kemasyarakatan merupakan keseluruhan, norma, adat istiadat yang mendapat dukungan dari masyarakat dalam mempertahankan nilai dalam kehidupan yang mengatur hubungan sosial antar anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.
            Suatu lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan pokok manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1.      Memberikan pedoman anggotanya, bagaimana mereka harus bertingkah laku di dalam masyarakat menghadapi masalah-masalah dalam masyarakatyang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2.      Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3.      Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Tim MGMP Sosiologi DKI Jakarta (2002). Modul Sosiologi. Jakarta.
Suyatno. 2010. Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan, Konsep-Konsep pokok dalam sosioliogi : Jakarta.
Pasassung, Patrick. 2008. Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan. Jakarta.
http://organisasi.org
http://one.indoskripsi.com


EmoticonEmoticon